BONTANG, KALTIMOKE — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang tahun anggaran 2017, Setiyoko Waluyo, menyebut pernyataan Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG tidak sesuai kenyataan. Pernyataan yang dimaksud Setiyoko adalah pernyataan Bunda Neni -sapaan akrab Neni Moerniaeni- tentang bantuan pembangunan dari pemerintah pusat tidak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alias nol Rupiah, Selasa, 24/4/2018.
Hal ini dikarenakan adanya proyek bantuan pemerintah pusat yang tetap menyedot anggaran daerah. Bahkan dengan nominal yang lebih besar. Seperti, penyelesaian proyek pembangunan pasar semi modern di Kelurahan Loktuan Bontang Utara yang direncanakan sebesar Rp.10 Miliar melalui APBD Bontang karena masih banyak bagian belum rampung sesuai harapan.
Setiyoko menyebut anggaran penyelesaian pasar malah jauh lebih besar. Bahkan hampir dua kali lipat dari yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp.5,2 Miliar untuk bangunan serta fasilitas di dalamnya.
“Ini namanya pernyataan tidak sesuai kenyataan. Dimana-mana Bu Wali selalu bilang proyek APBN, nol Rupiah (APBD). Tapi ini pasar Loktuan jelas sekali, bangunannya nggak sampai 6 Miliar, penyelesaiannya malah 10 Miliar,” ujar Setiyoko.
Karenanya, selaku Pansus LKPj Wali Kota, Setiyoko menegaskan akan terus mencari detail proyek lainnya. Khususnya bantuan pemerintah pusat yang masih menyedot dana APBD Bontang. Hal ini guna memberi informasi yang akurat kepada masyarakat agar progresnya diketahui bersama.
“Jadi masyarakat kita juga paham, ternyata proyek APBN di Bontang ada yang masih menyedot anggaran daerah. Dan biar masyarakat tidak mudah percaya begitu saja,” tandasnya.(adv)
