KALTIMOKE, BONTANG – DPRD Bontang menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur di kampung wisata Bontang Kuala (BK), Kecamatan Bontang Utara.
Pasalnya sejumlah infrastruktur di wilayah tersebut rusak. Seperti di sekitar anjungan Bontang Kuala, panggung budaya, jalan di area panggung, dan eks area kebakaran yang belum ada perbaikan sejak 2020 hingga saat ini.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Samad menilai pemerintah kurang memperhatikan persoalan infrastruktur di Bontang Kuala. Padahal, Bontang Kuala salah satu destinasi wisata unggulan di Bontang.
“Tidak ada perhatian dari pemerintah. Padahal ini jadi objek wisata unggulan Bontang, tapi infrastrukturnya sangat tidak layak, banyak rusak,” ujarnya, Senin (05/06/2023).
Tak hanya itu, Samad mengungkapkan Pemerintah justru terkesan tutup mata. Padahal
rusaknya infrastruktur tersebut sudah lama disuarakan masyarakat. Namun hingga kini belum juga tersentuh.
“Apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah soal kerusakan ini. Kok sampai sekarang belum tersentuh perbaikan. Harusnya ini bisa jadi skala prioritas. Masa Bontang Kuala selalu diperkenalkan sebagai lokasi wisata, tapi fasilitasnya banyak yang rusak. Malu kita,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura ini mendesak Pemkot agar perbaikan infrastruktur di BK menjadi skala prioritas di APBD-Perubahan 2023 nanti.
Menyikapi persoalan ini, Dian Nur Afianto selaku Bagian Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bontang menjelaskan, telah membahas soal rencana perbaikan infrastruktur di destinasi wisata Bontang Kuala.
Kata dia, perbaikannya akan dianggarkan di APBD tahun 2024 mendatang, dengan estimasi anggaran Rp 4,5 miliar. Namun, total anggaran itu akan dibagi untuk pembenahan di pulau Beras Basah sebesar Rp 1 miliar.
“Jadi untuk di Bontang Kuala alokasi anggarannya dapat Rp 3,5 miliar, itu full untuk perbaikan panggung, jalan, sekaligus anjungan eks kebakaran. Dan memang sudah masuk dalam usulan Musrenbang kemarin,” tuturnya.(San)
