Bahktiar Wakkang, Ingin Pemkot dan DPRD Bontang Seirama Dalam Menyuarakan Kekecewaan Ke DPR RI, Perihal Proyek Tol Dan Kilang

KALTIMOKE, BONTANG – Beragam respon kecewa dari masyarakat Bontang beredar di beberapa media belakangan ini. hal itu terjadi akibat di coretnya dua proyek unggulan Bontang oleh Kemenko,yakni pembangunan Jalan Tol dan Kilang Minyak Bontang dari daftar Proyek Strategi Nasional (PSN).pasalnya proyek besar tersebut sudah di gadang – gadang pemkot sejak lama.

Anggota DPRD Bahktiar Wakkang turut menyampaikan rasa kecewa nya akan hal tersebut.

“Jalan tol dan kilang minyak di beberapa tahun terakhir cukup dinantikan dan oleh masyarakat Bontang. Informasi penghapusan kedua program pembangunan ini dari PSN membuat masyarakat merasa kecewa,” kata Bakhtiar Wakkang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang di Gedung Auditorium Tiga Dimensi, Selasa, (09/08/2022) Malam.

kata dia Jalan Tol Samarinda – Bontang merupakan hal yang harus diperhatikan, pasalnya kondisi jalan yang saat ini di gunakan sangat memprihatinkan dan sering terjadi Kecelakaan akibat kondisi jalan rusak,

Sama halnya Kilang Minyak ,menurutnya tentu keberadaannya mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Bontang , namun sayang pembangunannya juga ditiadakan.

“Apa kita harus mengajak masyarakat Bontang untuk melakukan protes,” kata Anggota Komisi II Bakhtiar Wakang, yang akrab dipanggil BW itu.

Menurutnya Walikota Bontang harus mengeluarkan pernyataan sikap tegas sebagai bentuk kekecewaan atas pembatalan dua proyek strategi nasional tersebut.

“Wali Kota bersama DPRD harus punya langkah konkret dalam hal ini dan sampaikan kekecewaan atas pembatalan pembangunan tol dan kilang kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia juga sindir keberadaan DPR RI dan DPD Dapil Kaltim yang ada di pusat yang enggan memperjuangkan pembangunan yang nanti-nantikan masyarakat bontang itu.

“ Kita harus bangun komunikasi dan koordinasi dengan DPR RI dan DPD untuk memperjuangkan tol dan kilang minyak, Kita tidak bisa hanya diam dan protes di tempat. Suara kita tidak bisa di dengar. Karena itu  harus ke DPR RI,” tegasnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *