KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus upayakan Penambahan armada laut rute Bontang-Mamuju dengan mengusulkan penggunaan kapal milik swasta.
Sebelumnya, pemerintah menggadang penggunaan kapal pelni namun karena beberapa kendala maka dialihkan ke alternatif lain yakni mewacanakan penggunaan kapal perintis milik swasta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa penggunaan kapal milik swasta akan memberatkan masyarakat, khususnya terkait harga tiket.
“Penggunaan kapal swasta ini memberatkan masyarakat, kami minta untuk menggunakan kapal Pelni,” kata Amir Tosina kepada awak media, Selasa 30/08/2022.
Berdasarkan informasi yang diterimanya (Amir), alasan tidak dapat menggunakan kapal pelni salah satunya karena kondisi pelabuhan di Mamuju yang tidak sesuai standar.
“Panjang kapal pelni 99 meter, sementara panjang pelabuhan Mamuju 60 meter, tentu ini tidak sesuai standar,” ujarnya.
Akan hal tersebut, ia berinisiatif memastikan langsung ke Bupati Mamuju via telepon. Namun berdasarkan keterangannya Mamuju sendiri memiliki empat pelabuhan.
“Ya jadi pelabuhan yang mana yang mereka ukur. Banyak pelabuhan di sana yang pantas, jadi tak ada alasan tidak menggunakan kapal pelni,” inginnya.
Amir juga menegaskan, jika dalam waktu dekat permintaan penambahan armada laut milik pelni tidak terealisasi maka pihaknya akan melakukan aksi ke pemerintah Kota Bontang.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat Sulbar, mungkin kami akan gelar aksi ke Pemkot Bontang untuk menekan kapal (Pelni) yang dijanjikan khusus untuk penyebrangan Bontang-Mamuju harus segera ada,”tegasnya.
