KALTIMOKE, BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang, H Maming menyoroti usulan pengadaan kapal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) pada APBD Perubahan tahun ini.
Menurut Maming, usulan senilai Rp 920 juta tersebut terkesan mubazir dan tidak menjadi prioritas pemerintah saat ini. Hal itu lantaran, penggunaan kapal menuju wilayah pesisir bukan agenda rutin setiap hari DPPKB Bontang.
“Pengadaan ini mubazir saja, karena kunjungan ke pesisir bukan agenda rutin. Apalagi pasti ada biaya perawatan,” ujar Maming, saat rapat bersama DPPKB di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (15/08/2022)
Kata dia, jika agenda kunjungan ke wilayah pesisir dianggap penting, DPPKB bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Bontang.
Pasalnya, Disdikbud juga memerlukan kapal demi keperluan guru yang mengajar di daerah pesisir.
“ Kalau memang dianggap penting, DPPKB mungkin bisa kolaborasi dengan Disdikbud Bontang. Karena sama-sama butuh kapal,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPPKB Bontang, Srie Mariyatini mengatakan, rencana pengadaan itu berupa kapal jenis speed boat dengan anggaran bersumber dari APBN yang awalnya senilai Rp 920 juta. Namun berubah menjadi Rp 888 juta.
Srie menambahkan, kebutuhan kapal demi kelancaran penyuluhan KB di pesisir. Selain itu, keberangkatan petugas dari DPPKB ke wilayah pesisir juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD serta Implan.
“Selama ini kalau ke wilayah pesisir seperti Pulau Gusung dan Selangan kami sewa kapal. Jadi pengadaan kapal ini memang dianggap perlu,” pungkasnya
