KALTIMOKE, BONTANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Astuti mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memasukkan penanganan banjir atau master plan sebagai prioritas pada 2022 mendatang.
Astuti mengatakan, pemerintah harus memasukkan anggaran penyusunan master plan atau dokumen induk penanganan banjir dalam daftar belanja prioritas di tahun depan.
“Dokumen itu dibutuhkan agar penanganan masalah banjir di Bontang bisa dilakukan secara komprehensif, terukur dan terintegrasi,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).
Ia menilai, untuk penanggulangan banjir akan sulit dilakukan dengan tanpa dokumen induk. Dengan dasar master plan, kata dia program penanganan banjir bisa berkelanjutan dan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.
Astuti meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera membuatn Detail Engineenring Design (DED) baru yang lebih detail.
“Penanganan banjir bisa terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir kalau master plannya ada,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembanguan itu mengaku, pihaknya terus membahas mengenai permasalahan penanganan banjir agar menemukan solusi yang tepat. Terlebih, sesuai rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) 2018 lalu, master plan harus dirampungkan.
“Apalagi 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dikhususkan untuk penanganan banjir,” tutupnya.
