Reporter : Mira
BONTANG, KALTIMOKE – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bontang gelar Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan mendorong Bontang dan perusahaan setempat berpartisipasi dalam Paritrana Award, di Pendopo, Jl Awang Long, Rabu (23/9/2020).
Paritrana Award adalah sebuah penghargaan atau apresiasi dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pelaku usaha yang sudah mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan”, tutur Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang, Muhammad Rhomdoni.
Kata dia, saat ini Paritrana Awards tersebut sudah dalam proses penghimpunan pendaftaran kandidat dengan melalui beberapa tahapan. Mulai dari seleksi di tingkat Provinsi, lalu verifikasi dan validasi di tingkat pusat kemudian wawancara.
“Nah nanti saat wawancara, kandidat tentunya diminta mempersentasikan kepada tim juri soal kebijkan dan inovasi yang telah mereka lakukan,” ujarnya.
Jelasnya, Paritrana Award ada 5 kategori penganugerahan. Terdiri dari kategori Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota atau Kabupaten, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Mikro (Kecil).
Untuk kategori Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ada 4 aspek yang jadi penilaian. Yaitu kebijakan, peraturan, kinerja dan wawancara.
Sedangkan kategori perusahaan besar dan menengah yang jadi patokan pokoknya adalah aspek kepatuhan, kinerja dan hasil wawancara. Sementara untuk kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya ada 2 aspek yang dijadikan tolok ukur. Yakni kepatuhan dan kinerja.
Peluang Kota Bontang dalam meraih Paritrana Award cukup besar. Tinggal meperbaiki beberapa hal. Salah satu menjadi kekuatan besar Bontang terletak di konsistensi Pemkot memberikan jaminan sosial kepada ribuan TKD di lingkungan Pemkot Bontang.
Selain itu, perangkat rukun tetagga (RT), dan bahkan rencananya pun akan diberikan oleh pengurus keagamaan. Meliputi Guru ngaji, Pendeta dan lainnya.q
“Kami mendorong ada Perwali yang mendukung jaminan sosial ini. Namun belum bisa karena kajiannya cukup rumit. Jadi akan diperkuat melalui Perwali dulu,” ungkapnya.
Dirinya berharap melalui FGD, Pemkot dan perusahaan setempat ikut berpatisipasi dalam kegiatan tersebut. (**/adv)
