Reporter : Mira
BONTANG, KALTIMOKE – Komisi l (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan PT. Indominco Mandiri, pimpinan PT. Kaltim Nusa Etika (PT. KNE) dan Abdul Hafidh (Penuntut) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya pemberian pesangon, menghadirkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang.
Ditemui di ruangannya usai rapat, pada Senin (20/7/2020), Gedung Sekertariat DPRD Kota Bontang, Jl. Moh. Roem No 1, Bontang Lestari. Bahktiar Wakkang atau akrab disapa BW mengatakan pembahasan RDP yakni permasalahan 6 tahun yang lalu.
Lanjutnya, pada saat bekerja (Abdul Hafidh) pernah satu kali tidak diperbolehkan untuk cuti tanpa ada uang pengganti dari pihak perusahaan. Maka dari itu, Abdul Hafidh menuntut uang cuti, tunjangan makan, tunjangan keadilan dan tunjangan perumahan yang tidak didapatkannya.
“Kalau orang dilarang cuti kan, berarti harus ada kompensasi kan,” tegasnya.
Jelas BW, selaku pemimpin RDP, pihak Komisi l meminta kepada PT. KNE, PT. Indominco Mandiri serta Disnaker untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terlebih, karena berbeda data.
Sebab, menurutnya sudah 6 tahun. Jadi, runtutan peristiwanya sudah panjang. Sehingga, dirinya meminta seluruh pihak untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan mencari solusi akan permasalahan tersebut.
“Dia (Abdul Hafidh) ada haknya, tetapi tidak sebesar ketika di PHK secara normatif. Karena dirinya di PHK secara tidak normatif lantaran adanya kesalahan.
Sedangkan ditemui, Budiman selaku HRD Manager PT. KNE beranggapan, Abdul Hafidh tidak membicarakan hal tersebut sebelumnya secara baik-baik.
Kendati begitu, ia menyebut akan membicarakannya baik-baik. Sebutnya, permasalahan akan selesai apabila memang ingin menyelesaikannya.
“Kemungkinan itu kekurangan dia, kenapa tidak dibicarkaan dengan baik-baik. Orang Disnaker saja tidak tahu, belum ada aduan,” pungkasnya. (**)
