Reporter : Mira
BONTANG, KALTIMOKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dalam hal ini Komisi I melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa sekolah yang ada di Kota Bontang, salah satunya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bontang, Jl. Kpt Pierre Tendean No. 309, Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, pada Senin (13/6/2020).
Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Riyanto menyatakan kendala sistem pendidikan SMPN 1 yakni penggunaan daring.
“Kendala pada server, kesiapan, biaya orangtua juga yang menjadi perhatian,” ucapnya kala disambangi awak media.
Paparnya, SMP Negeri 1 Bontang memiliki 3 server dengan kekuatan 16 Mega. Namun, hal itu sebenarnya sangatlah kurang, sehingga yang terjadi yakni keterlambatan. Maka, untuk saat ini SMP Negeri 1 melakukan proses belajar mengajar daring secara berjenjang atau bertahap.
“Misalnya kelas Vll terdapat 272 siswa/siswi itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi, dibagi menjadi 2 kelas,” urainya.
Jelasnya, dalam satu kelas terdiri 34 siswa/siswi sehingga dalam dua kelas terdapat 68 siswa itu satu jenjang, begitupun dengan waktunya juga diatur.
“Maksimal 2 jam, setiap hari hanya 2 mata pelajaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya mengajukan kepada Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi. Sebab, pembelajaran mau tidak mau harus menggunakan daring.
“Jadi salah satu sarana yaitu server,” pungkasnya.
Diketahui jumlah keseluruhan siswa/siswi SMP Negeri 1 Bontang adalah 764. Yang terdiri dari 8 kelas untuk kelas Vll, 8 kelas untuk kelas Vlll dan 6 kelas untuk kelas lX.
Menanggapi hal tersebut Maming, Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang menyebutkan, salah satu tujuan utama sidak tersebut yakni untuk menginventarisasi kendala-kendala yang ada di sekolah, terutama yang terdapat pada SMPN 1 Bontang terkait hambatan pada proses belajar mengajar melalui Dalam Jaringan (Daring).
“Dan ternyata salah satunya adalah kendala pada paket. Nah, ini yang akan kami dorong untuk diatasi masalah itu,” ujarnya saat ditemui usai Sidak.
Kata dia, di SMPN 1 tidak banyak siswa yang mengalami kendala paket, hanya kurang lebih 10 orang saja. Komisi I akan membahas permasalahnlan itu secara internal untuk kemudian ditindaklanjuti.
Sementara untuk server yang masih harus dikembangkan atau di upgrade, menurut Maming untuk pembagian Handphone (HP) per orang tidaklah terlalu efektif.
“Yang bagus itu server di masing-masing sekolah dan juga alat inventaris sekolah. Nanti pada saat anak-anak lulus tidak bisa dibawa, hanya pinjam pakai. Seperti buku di Perpustakaan, itu yang akan kami dorong di Komisi I,” imbuhnya.
Disinggung mengenai sistem pembelajaran Daring SMPN 1 yang dimana tidak semua sekolah bisa menerapkannya, Fraksi PDIP ini mengatakan sekolah harus distandarkan. Karena itulah apabila Daring ini berlanjut, maka semua sekolah harus memiliki unit peralatan seperti SMPN 1 tersebut.
“Ini juga akan menjadi salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti insfratuktur yang ada di SMPN 1. Kata dia, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan karena sudah banyak yang mengalami kerusakan. Seperti halamannya yang becek.
“Kedepan kita akan mendorong komisi I untuk melakukan perbaikan kerusakan fasilitas-fasilitas disini,” tuturnya. (**)
