BONTANG, KALTIMOKE — Pengangguran masih terus menjadi persoalan di Kota Bontang. Perusahaan besar yang hadir di kota ini sepertinya tak cukup untuk menampung angkatan kerja. Akibatnya, pengangguran juga terus bertambah.
Data terakhir, penggangguran terbuka di Bontang sudah mencapai angka 9.000 orang. Padahal, proyek terus bertambah. Investasi juga terus masuk di Kota Industri ini. Kalangan DPRD pun mulai angkat bicara mengenai persoalan ini.
“Pemerintah tidak serius mengatasi masalah ketenagakerjaan,” kritik Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris, Senin, 15 Oktober 2018.
Menurut dia, kehadiran mega proyek PLTU 2×100 Megawatt sejatinya menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Sayangnya, kesempatan kerja yang tersedia justru dinikmati tenaga kerja dari luar daerah. Ia lalu menyebut contoh PT Wijaya Karya (Wika).
“Hampir 50 persen karyawan mereka berasal dari luar daerah. Ada yang dari Jawa, Sumatera dan lainnya. Padahal, harusnya tenaga kerja lokal yang diprioritaskan,” beber Agus Haris.
Kata dia, masalah ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan karena perusahaan bebas membawa pekerja asal luar daerah. Hal ini, membuktikan pengawasan Pemprov Kaltim lemah. “Parahnya lagi, koordinasi Pemkot Bontang dengan Pemprov minim, sehingga pekerja luar membanjiri lowongan yang tersedia di mega proyek tersebut,” jelasnya.
Agus menambahkan, karena ini proyek nasional, muaranya dari Kementerian yang mendata kebutuhan tenaga kerja. Kementerian kemudian berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk penempatan tenaga kerja. Titik lemahnya berada di Pemprov, karena tidak ada seleksi ketat di sana.
“Ditambah Pemkot kita tidak berkoordinasi dengan Pemprov. Hasilnya, yah, beginilah, banyak tenaga kerja asal daerah lain yang menikmati posisi di perusahaan. Padahal tenaga kerja kita sendiri banyak menganggur,” sesal Agus. (adv)
