BONTANG, KALTIMOKE – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bontang periode 2018-2023 dilantik. Pelantikan digelar di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jalan Awang Long No. 1 Kecamatan Bontang Utara, Selasa, 4 September 2018.
Ketua PGRI Kalimantan Timur, Muhsyahrim hadir melantik Ketua PGRI Bontang terpilih, Dasuki bersama pengurus lainnya. Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Suharto. Tampak juga, Rektor Universitas Trunajaya, Chairul Rahman serta puluhan guru mulai dari PAUD hingga SMA se-Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan PGRI adalah salah satu mitra pemerintah yang sangat strategis. PGRI merupakan organisasi profesi yang mendukung upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita tahu, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai SDM yang baik. Oleh karena itu, tentu kami mendukung sepenuhnya kegiatan PGRI,” ujar Basri Rase.
Mantan anggota DPRD Bontang ini menambahkan, terkait pelantikan yang sudah dilakukan, Pemkot Bontang menunggu hasil rapat kerja PGRI. Yang pasti, harapan besar telah digantungkan kepada PGRI kota Bontang, terutama kepada guru-guru mulai dari guru PAUD hingga tingkat SMA agar dapat mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.
“Pemerintah mengapresiasi pelantikan PGRI periode 2018-2023 ini. Harapannya supaya dapat bekerja secara profesional, cepat, mandiri dan ikhlas sehingga generasi emas bangsa kita benar-benar terwujud,” ujarnya.
Ketua PGRI Kota Bontang, Dasuki mengatakan, mereka yang dilantik merupakan hasil keputusan tertinggi organisasi. Dari mekanisme tersebut, terbentuk kepengurusan PGRI Bontang periode 2018-2023. Dengan pelantikan ini, maka Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) kota Bontang akan memimpin PGRI Bontang untuk periode kedua.
“Kita akan menekankan kepada isu-isu di bidang pendidikan yang harus dikawal dalam rangka mengemban amanah PGRI,” janji Dasuki.
Terutama, lanjutnya, soal jenjang SMK/SMA yang kewenangannya diambil alih provinsi bisa berjalan dengan smooth, tidak patah-patah sehingga merugikan guru. “Kita akan proteksi dulu guru bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kita berharap, dan kita tidak rela guru-guru kita menjadi kehilangan induk. Maka dari itu akan kita kawal,” ujarnya.
Dasuki menambahkan, jajarannya akan mengawal isu-isu dari konferensi nasional yang dilaksanakan di Batam beberapa waktu lalu. Dalam konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya akan mengangkat guru honorer dengan rumus jumlah pensiun ditambah 50 persen.
Selain itu, guru juga tidak lagi dibebani 24 jam tatap muka. Kepala sekolah dan pengawas tidak perlu melalui diklat, sertifikasi tidak perlu dipotong, kalau izin dua hari izin sakit tidak dipotong. Keputusan lain yakni mengangkat saudara sesama guru bernama Ahmad Cahyo Mulyono yang meninggal ditangan anak didiknya. Dalam konfrensi dikatakan pemerintah akan menanggung biaya pendidikan anak guru tersebut hingga perguruan tinggi dan akan dijadikan PNS.
“Jangan ada lagi yang mengatakan gak pake PGRI gak ngaruh. Makanya nanti setelah saya dilantik ini saya akan adakan seminar nasional mendatangkan ketua umum PGRI Pusat,” tegasnya. (sov/adv)
