BONTANG, KALTIMOKE – Pengelolan perusahaan daerah yang tidak optimal disikapi kalangan anggota DPRD Bontang. Betapa tidak, jika sampai dibiarkan, bisa-bisa perusahaan tersebut kolaps. Padahal, butuh perjuangan panjang hingga perusahaan bisa beroperasi.
Perusahaan daerah yang dimaksud adalah PT Bontang Migas dan Energi (BME). Saat ini, BME merupakan pemasok power supply ke PT Black Bear Resources Indonesia (BBRI). Sayangnya, muncul keluhan dari pihak BBRI akibat pelayanan BME yang dinilai tidak optimal.
“Komisi II DPRD Bontang sudah mengagendakan untuk memanggil manajemen PT BME. Selain untuk mengklarifikasi soal pelayanan, Komisi II juga ingin meminta laporan keuangan perusahaan,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Bontang, Suwardi.
Menurut dia, manajemen BME seharusnya mempertimbangkan
perjuangan untuk memperoleh kuota gas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang tak mudah. Selain itu, butuh waktu lama untuk mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat.
“Saya minta pengelolaan gas dari Pertamina benar-benar dilakukan secara professional,” tegasnya.
Suwardi lalu menyoroti kinerja buruk atas pengeloaan gas kepada mitra BME. Saat ini satu-satunya pembeli gas dari kuota yang melimpah tersebut hanya BBRI. Itupun sudah mulai complain karena pelayanan tak memuaskan.
“Jangan sampai BME menyia-nyiakan upaya pemerintah dan DPRD yang telah berjuang untuk memperoleh gas itu,” katanya mengingatkan.
Anggota Komisi II, Arif menambahkan, sampai saat ini, Komisi II belum menerima laporan keuangan BME. Padahal seharusnya, laporan keuangan disampaikan per tiga bulan sekali. “Terlambatnya laporan keuangan ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Perda Kota Bontang,” tegasnya. (int/adv)
