BONTANG, KALTIMOKE — Pemerintah Kota Bontang memberi perhatian serius pada hadirnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Buktinya, BPR menjadi pembahasan serius saat Wali Kota Bontang, Hj Neni Moerniaeni menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Kamis, 23 Agustus 2018.
Kepala OJK Wilayah Kaltim-Kaltara, Dwi Ariyanto mengatakan, Bontang, perlu membenahi secara serius kelembagaan BPR. Sebab, dengan begitu, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hadirnya BPR juga akan memudahkan masyarakat Bontang.
“Hadirnya BPR yang kredibel akan menguntungkan masyarakat. BPR tidak akan merugikan Pemerintah maupun masyarakat,” tegas Dwi Ariyanto.
Bunda Neni sangat antusias atas penjelasan OJK. Ia pun menyambut baik saran-saran OJK soal BPR. Apalagi, Pemkot Bontang sudah memiliki Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang.
“Nantinya akan dipisahkan antara AUJ dengan BPR, mengingat keduanya dapat menyumbang PAD di Kota Bontang jika dipisahkan dan tentunya jika mampu dikelola dengam baik,” kata Bunda Neni.
Perihal masalah di Perusda, Bunda Neni mengibaratkan kanker stadium empat. Oleh karena itu, harus dibenahi dari ujung hingga ke akar-akarnya. Pihaknya pun akan segera memisahkan antara AUJ dan BPR agar dapat lebih dipantau dengan baik.
Mantan anggota Komisi VII DPR RI ini juga menyinggung soal AUJ yang baru-baru ini melantik Direktur. Bunda Neni merasa puas dengan pencapaiannya mengingat Pemkot Bontang tidak menyuntikkan dana sepeserpun kepada AUJ. Sebaliknya, AUJ yang selama ini tidak dapat menghasilkan, kini bisa membiayai para karyawan yang bekerja.
“Ini awal yang baik meski tidak diberikan modal maupun suntikan dana, tapi tiap bulan sudah dapat menghasilkan. Inilah yang kami inginkan dari AUJ Bontang,” ungkap mantan Ketua DPRD Bontang ini. (adv)
