KALTIMOKE, BONTANG – DPRD Bontang mempertanyakan komitmen Pemkot dalam memperbaiki infrastruktur di kampung wisata Bontang Kuala.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal mengatakan, semangat Pemkot dalam meningkatkan objek pariwisata tidak sejalan dengan peningkatan infrastruktur yang ada.
Seperti perbaikan jembatan yang sudah rapuh dan berlubang sangat membahayakan pengendara yang melintas.
Tak hanya itu, kondisi panggung budaya dan area eks kebakaran yang rusak juga urung mendapat sentuhan perbaikan dari pemerintah.
“Semangat mendorong Bontang sebagai kota pariwisata, tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang ada, banyak yang rusak khususnya di Bontang Kuala,” ujarnya, Senin (05/06/2023).
Faisal meminta untuk menunjang sektor pariwisata pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur . Apalgi Bontang Kuala salah ikon destinasi wisata unggulan di Kota Taman (julukan Bontang)
“Masa pemerintahan tidak malu dengan kondisi Bontang Kuala ini, padahal setiap ada tamu selalu di bawah kesini (Bontang Kuala),” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini menilai, semangat pemerintahan Basri-Najirah yang selalu menggaungkan peningkatan sektor pariwisata di Bontang sangat bertolak belakang dengan kondisi infrastruktur pariwisatanya
“Apa pemerintah tidak malu lihat kondisinya seperti ini,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Dian Nur Afianto selaku Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang mengungkapkan, pemerintah telah memasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 19,5 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala secara keseluruhan.
Namun, untuk sementara anggaran yang akan terealisasi hanya Rp 4,5 miliar jika perbaikan dipercepat. Dan proyeksi anggaran ini pun terbilang belum pasti. Karena angka tersebut pun mesti dibagi dengan penanganan infrastruktur di Pulau Beras Basah dengan anggaran senilai Rp 1 miliar
“ Masih masuk perencanaan semua. Belum ada yang pasti. Angkanya bisa turun, bisa naik,” jelasnya.
