KALTIMOKE, BONTANG – Perbaikan infrastruktur di kampung terapung Bontang Kuala masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 angkanya Rp. 4,5 miliar.
Namun, Hal itu masih tahap proyeksi dan belum pasti. Ungkap Dian Nur Afianto Selaku Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang
“ Semua masih masuk perencanaan . Belum ada yang pasti. Angka ini bisa saja turun, bisa juga naik,” ujarnya saat mendampingi Komisi III DPRD Bontang meninjau kampung terapung Bontang Kuala, Bontang, Kalimantan Timur, Senin (05/06/2023).
Dian menjelaskan Rp 4,5 Miliar nantinya akan dibagi lagi dengan penanganan di Pulau Beras Basah sebesar Rp 1 miliar.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik mengatakan, Pihaknya akan mendalami terkait rencana tersebut. Mendalami yang dia maksud yakni, memastikan status kawasan Bontang Kuala apakah masuk kawasan kumuh atau tidak.
“ Kami akan diskusikan lagi, apakah ada titik lemah yang perlu diperkuat, kalau membaca Bontang Kuala secara menyeluruh semua Komisi masuk didalamnya, Yakni PUPR, Perkimtan dan Bapelitbang mitra Komisi III, Dispopar mitra Komisi II dan Disdikbud mitra Komisi I,”ungkapnya.
Lebih lanjut ia katakan “ Bontang Kuala Kawasan Pariwisata dan Kebudayaan merupakan mitra kerja Komisi II dan I, sementara dari sisi pembangunanya PUPR, Perkimtan dan Bapelitbang yang merupakan mitra Komisi III,” tambahnya.
Sehingga kata dia, Komisi III akan bekerja sesuai tupoksinya dan akan memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan mitra Komisi lainnya.
“Jangan-jangan dari sisi koordinasinya lemah sehingga siapa yang harus mengambil insiatif untuk mengerjakan infrastuktur Bontang Kuala masih saling menunggu,” imbuhnya.
Ustad Malik ( sapaannya ) Komisi III akan terus mengawal hingga terealisasinya proses pengerjaan infrastruktur kampung terapung Bontang Kuala
” Apalagi sudah ada besaran anggaran yang disebutkan Bapelitbang yang sudah masuk dalam RKPD tentu Kami akan terus mengawalnya,” tutupnya.(San)
