KALTIMOKE, BONTANG – Ketua Komisi lll DPRD Bontang, Amir Tosina meminta, agar pihak perusahaan yang melintas di kawasan Bontang Lestari bertanggung jawab dengan fasilitas pemerintah jika ada kerusakan.
Pasalnya, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Bontang Lestari kembali rusak. Padahal kata dia, jalan tersebut sudah diperbaiki bahkan masih ada lokasi yang belum rampung.
“Kalau dilihat pengerjaannya belum tuntas. Saya itu lewat tiap hari dan melihat jalan belum berumur sudah rusak lagi,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Sekretariat Dewan, Senin (01/08/2022).
“ Nanti itu bisa diperjelas mulai dari mana sampai mana yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Belum apa-apa sudah dilewati excavator,” sambungnya.
Politisi Gerindra itu pun menyarankan, agar Pemkot Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) untuk lebih melakukan pengawasan di lapangan saat ada pengerjaan proyek.
“Jadi mohon bagaimana konsultan pengawas itu harus betul-betul melihat pekerjaannya baru ditinggal. Karena sejauh ini kami melihat pekerjaan belum tuntas atau memang masih dalam tahap perbaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubag Perencanaan Keuangan PUPRK Gunawan Tri Cahya menyebutkan, jika saat ini sepanjang Jalan Soekarno Hatta hanya bisa ditanggulangi dengan patching atau perbaikan jalan saja.
“Itu pun hanya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3,9 Miliar. Namun dana tersebut untuk perbaikan seluruh jalan bukan hanya untuk Jalan Bontang Lestari saja,”
Lanjut “Betul kata Pak Amir, kalau kendaraan yang lewat tidak diatur maka selamanya jalanan akan terus rusak seperti sekarang,” Sambungnya.
Kata dia, terkait pengawasan kendaraan, Dinas Perhubungan (Dishub) lah yang lebih berperan untuk mengatur kendaraan yang lewat sementara untuk pemeliharaan perbaikan itu menjadi tugas PUPRK.
