KALTIMOKE, BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang Faisal soroti lambannya proses pengerjaan program bedah rumah di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.
Faisal mengatakan progres pengerjaan bedah rumah itu tidak ada. “Pengerjaanya sangat lelet. Ini progresnya tidak ada yang keliatan,” ujar Faizal usai memimpin rapat Komisi III DPRD Kota Bontang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkimtan), Senin (1/11/2021).
Selain itu, Faisal juga mempertanyakan sistem penyaluran anggaran program bedah rumah itu. Di mana warga diminta untuk membuka rekening untuk penyaluran dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, dana yang masuk tidak dapat digunakan oleh penerima.
Bedah rumah yang masuk program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu menyasar 200 rumah di Selambai. Tahap pertama sendiri sudah ditransfer sebesar Rp 26,5 juta. Dan akan dilakukan dua tahap dengan nominal yang sama.
“Seandainya masyarakat bisa beli material sendiri, proses pengerjaannya pasti lebih cepat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala DPKPP Zulkifli mengatakan masyarakat tidak diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana yang mereka terima karena riskan terjadi penyalahgunaan.
Untuk itu dilakukan penunjukkan toko sebagai tempat pengambilan bahan material. Zulkifli mengklaim jika hal itu sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, sangat riskan. Penunjukkan toko bangunan ini sesuai juknis Kementrian PUPR,” tuturnya.
