Reporter : Tomy Gutama
BONTANG, KALTIMOKE – Anggota Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik meminta Pemerintah Kota Bontang dibawah kepemimpinan Basri-Najirah dapat memastikan agenda-agenda besar masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita harap 6 bulan pertama pasca pelantikan agenda-agenda besar dapat dipastikan masuk dalam RPJMD. Kita minta perhatian khusus terkait itu,” ungkapnya, Selasa (6/4/2021).
Tiga hal yang paling ia soroti, pertama terkait bahan baku air permukaan. Mengingat persediaan bahan baku air di Kota Bontang yang diperkirakan akan segera habis dalam 5 tahun ke depan.
Ia meminta segala alternatif dapat segera ditindak lanjuti. Baik pemanfaatan lubang bekas tambang PT Indominco Mandiri (IMM), bendungan Marangkayu, maupun bendungan Suka Rahmat.
“Segala alternatif mohon dapat ditindak lanjuti,” ungkapnya.
Kedua, perihal penanganan banjir di Kota Bontang. Mulai dari penangnan di hulu, tengah, hingga hilir.
Terlebih telah ada kesepakatan antara Pemkot Bontang bersama pemerintah pusat, dan provinsi. Bahwa penanganan di hulu menjadi ranahnya Provinsi Kaltim. Kemudian wilayah hilir ranahnya pemerintah pusat. Sementara, Pemkot Bontang di wilayah tengah.
“Khususnya di wilayah-wilayah tengah yang menjadi ranah utamanya Pemkot Bontang,” ujarnya.
Ketiga, perihal kesejahteraan masyarakat Kota Bontang agar dapat lebih di tingkatkan.
“Kesejahteraan masyarakat juga mesti ditingkatkan, baik melalui UMKM dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap sekiranya kepemimpinan Basri-Najirah bagaimana caranya dapat memikirkan persoalan tersebut. (adv)
