Reporter : Tomy Gutama
BONTANG, KALTIMOKE – Serapan pajak sarang burung walet di Kota Bontang masih sangat minim. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, dari 246 sarang burung walet yang ada, hanya berhasil mengumpulkan sebanyak Rp1,5 juta di tahun 2020.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Bontang Sumaryono meminta Bapenda Bontang dapat lebih tegas dalam menarik pajak kepada pengusaha sarang burung walet di Kota Taman.
Menurutnya, tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah menjadi salah satu sebab pengusaha enggan membayarkan pajak hasil air liur burung walet tersebut.
“Memang karena tidak ada ketegasannya itu. Jadi pikiran yah tidak bayar juga tidak apa-apa, karena tidak ada penangan khusus dari pemerintah,” ucapnya.
Melihat besarnya potensi pajak sarang burung walet, Ia pun meminta Bapenda Bontang dapat segera membentuk tim khusus atau tim yustisi. Dengan harapan, di tahun 2021 atau 2022 dapat pajak tersebut dapat segera terserap.
“Minimal kita tarik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian menyebutkan pihaknya telah berupaya agar pajak sarang burung walet dapat terserap. Dengan melakukan pendekatan kepada pengusaha. Mulai dari sosialisasi secara langsung hingga menyurat.
“Salah satunya dengan terus mensosialisasikan pentingnya bayar pajak. Baik melalui surat maupun secara langsung, akan tetapi belum ada realisasi,” ujarnya.
Kata Sigit, berbagai upaya persuasif telah pihaknya lakukan di tahun 2020. Kedepan, di tahun 2021 ini, kami akan mulai melakukan tindakan tegas kepada pelaku usaha walet yang tidak taat bayar pajak.
“Sebelum menindak terlebih dulu pun kita negosiasi mau bayar apa gak, kalau sudah disampaikan tapi tetap tidak membayar, bisa di bawa ke meja pengadilan. Jadi 2021 ini akan kita tindak tegas sesuai arahan dari Korsupgah,” pungkasnya. (adv)
