Reporter : Mira
BONTANG, KALTIMOKE – Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Bontang pada bangunan dan kepemilikan lahan mengalami kenaikan setelah melalui pertimbangan yang mendalam, terhitung 2019 lalu.
Kepala Bapenda Kota Bontang Sigit Alfian mengatakan setelah 9 tahun NJOP belum pernah naik. Yakni, semenjak tahun 2009 sampai 2018 sejak penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan pusat ke daerah. Seharusnya, per tiga tahun kenaikan itu dilakukan.
Menurutnya, kenaikan NJOP tersebut dilaksanakan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu, kenaikan ini pun berdasarkan kajian yang diselaraskan dengan aturan serta kondisi pasar di lapangan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.
“Kami melindungi masyarakat dengan peraturan ini, karena kalau dibiarkan akan kena pasal pembiaran,” ujarnya.
Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kenaikan NJOP Kota Bontang penting untuk meningkatkan nilai jual. Hal itupun berpengaruh kepada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selanjutnya pemerintah melalui jalur independen, menggunakan kajian akademis LP2M Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai acuan Peraturan Wali Kota (Perwali).
Kata dia, saat ini tarif NJOP tanah terendah berada diangka Rp103 ribu untuk wilayah Bontang Lestari, sebelumnya Rp15 hingga Rp20 ribu.
Dia juga memaparkan sisi positif dari kebijakan ini, ketika ada pembebasan lahan maka dikhawatirkan munculnya temuan karena pemerintah membeli tanah milik warga dengan harga pasar yang tinggi namun dengan NJOP-nya rendah.
Sisi keuntungan lain bagi masyarakat, adalah yang dimana nantinya ketika mengajukan modal usaha di Bank, akan mendapat taksiran yang lebih tinggi.
“Banyak hal positif yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung dari ketetapan kenaikan tersebut,” tutup Sigit. (**/adv)
