Reporter : Tomy Gutama
BONTANG, KALTIMOKE – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang laksanakan Rapat Kerja Bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) terkait program dan kegiatan tahun anggaran 2021, Selasa (6/10/2020).
Dalam raker tersebut, Maming mempertanyakan minimnya kegiatan yang direncanakan. Padahal DPPKB sebenarnya kunci dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas.
“Karena disini saya lihat sebagian besar hanya untuk gaji pegawai dan kegiatan rutin saja,” ujarnya.
Lanjutnya, Maming meminta agar kedepan DPPKB dapat membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas keluarga di Kota Bontang khususnya.
Ia mengambil contoh di Kota Bandung, dimana dinas terkait rutin memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada ibu-ibu hamil. Mulai dari pendidikan hingga kebutuhan gizi anak.
“Kalau bisa dibuat kegiatan serupa secara konstan, agar kita dapat menyiapkan generasi berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan DPPKA yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada keinginan dari kami untuk menghilangkan ataupun menghapus kegiatan. Akan tetapi pada saat asistensi kemarin, kami memang dipatok hanya diberi anggaran sebanyak Rp 6,5 miliar untuk anggaran tahun 2021.
“Dari Rp6,5 miliar gaji PNS dan non PNS saja sudah mencapai Rp6,2 miliar. Jadi hanya sekitar 300 juta yang tersisa, dan itu kami pecah lagi untuk ATK, pemeliharaan kendaraan dan sebagainya,” ujarnya.
Namun dengan minimnya anggaran, pekerjaan kami tidak berhenti sampai disitu. Masih ada upaya yang dapat kami lakukan.
Seperti di tahun 2020 ini, kami banyak mengikuti inovasi-inovasi hingga kancah nasional.
“Dari banyaknya kegiatan yang kami ikuti hampir mendapatkan dana sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut lah yang kita pakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diakomodir dalam perencanaan anggaran,” ungkapnya.
“Mungkin trik-trik seperti itulah kami dapat lakukan dalam tahun anggaran 2021,” sambungnya.
Selain itu, minimnya anggaran tidak mengurangi ataupun menghambat kegiatan-kegiatan prioritas yang menyangkut perlindungan perempuan dan keluarga berencana.
“Kita tetap lakukan kegiatan-kegiatan prioritas kita sesuai dengan tupoksi yang ada. Kita terus berjuang supaya pendanaan di tahun 2021 itu tetap ada,” pungkasnya. (**/adv)
