Reporter : Mira
BONTANG, KALTIMOKE — Pada Jumat, 1 Juni 1945, tepatnya 75 tahun yang lalu, disebuah bangunan di Pejambon, Jakarta Pusat.
Dipimpin langsung oleh Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membicarakan dasar negara bagi Indonesia, sebuah negara yang tengah dipersiapkan kelahirannya oleh BPUPKI.
Tiga hari yang lalu, Senin, 1 Juni 2020. Bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila sebuah momentum yang mempengaruhi perjalanan bangsa dan negara serta merupakan falsafah kehidupan bagi Indonesia.
“Pancasila itu sumber dari segala sumber. Jadi saya pikir Pancasila perlu kita lestarikan dan kita harus melaksanakan nilai-nilainya, kalau bisa aplikasikan kedalam kehidupan butir-butir Pancasila tersebut,” ujar Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris.
Terlebih dengan maraknya isu-isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sekarang ini. Menurutnya, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kembali ke sejarah.
“Pancasila mempersatukan Indonesia,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan terus menguji dasar ideologi-ideologi negara Indonesia tersebut.
Salah satu dimensi kehidupan yang akan terpengaruh dengan berbagai fenomena adalah pendidikan.
Agus Haris berpendapat, hal yang harus dilakukan pemuda atau milenial untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada dunia pendidikan yakni dengan kembali menggalakkan peran penting dalam merubah perjalanan bangsa itu sendiri.
Ia menambahkan, bahwa dunia anak-anak dan remaja lebih banyak di sekolah.
Maka dari itu sekolah adalah tempat yang tepat untuk mendidik mereka (anak-anak) lewat pengetahuan mengenai Pancasila.
Mereka bahkan sanggup menghabiskan waktu untuk bermain game online seharian.
Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi semua pihak khususnya sekolah untuk menerapkan budaya lokal.
“Kurikulum sekarang ini selalu berubah-ubah, itulah yang menjadi faktor utama sehingga anak muda atau remaja banyak tidak tahu sejarah PKI, sehingga Pancasila pun mulai pudar,” pungkasnya.
Selain itu kata dia, semuanya harus dimulai dari negara itu sendiri, Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana membuat materi pembelajaran yang sesuai, karena sumber regulasi datangnya dari pusat, guru hanya mengajar sesuai bidang studinya.
“Tidak bisa kita perbaiki dihilir sementara hulunya tidak diperbaiki,” tutupnya. (**/adv)
