EDITOR: ADIYAT MATUTU
BONTANG, KALTIMOKE – Kecamatan Bontang Utara terus mengukir prestasi. Tidak hanya level Bontang, tapi hingga Provinsi Kaltim. Terbaru, prestasi membanggakan berhasil ditorehkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelurahan Api-Api, Eva. Ia ditetapkan sebagai kader IMP terbaik 1 tingkat Provinsi Kaltim tahun 2019.
Penghargaan yang prestisius tersebut diberikan Gubernur Kaltim pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) tingkat Provinsi Kaltim yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Barat. Eva sebagai kader IMP adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD).
Mengapa penghargaan ini terbilang prestisius? Camat Bontang Utara, Sudi Prayitno menjelskan, karena kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting. Ia menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun.
Untuk diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 mencantumkan “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia.” Penjabarannya, pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
“Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri atas pendidikan, kesehatan dan daya beli, maka pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sangat dibutuhkan. Sebab, satu sisi dapat mengurangi kuantitas/jumlah penduduk dan di sisi lainnya dapat meningkatkan kualitas penduduk,” urainya.
Hal ini, kata Camat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Pada Bab X pasal 58 dinyatakan, setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dengan demikian, menjadi arah Kebijakan dan Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
“Karenanya, masyarakat hari ini bukan lagi sebagai objek dari sebuah kebijakan melainkan sebagai pelaku utama kebijakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah,” ungkapnya.
Karen itu, pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan kependudukan. Selain itu, pemerintah juga harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya pembangunan nasional.
“Inilah yang dimaksud upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga,” sebutnya.
Kata dia, ini adalah sebuah cita-cita pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan. Maka dari itu, keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.
“Karena pembangunan dalam bidang Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat melalui kader IMP, yakni PPKBD dan Sub PPKBD,” ujarnya.
Sekarang ini, Kader IMP secara faktual telah lahir dan hadir. Akan tetapi, belum tampak kompetensi yang dimiliki serta belum terlibat dan berperan serta secara aktif sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, peningkatan peran dan kompetensi Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi penting dan mendesak untuk menjawab semua kekurangan dan kelemahan yang ada di lapangan selama ini.
“Dengan demikian para kader IMP diharapkan mampu menjalankan dan melaksanakan program serta kegiatan, maka harus ditunjang dengan upaya peningkatan peran dan kompetensi dari kader IMP itu sendiri. Salah satunya melalui pemberian motivasi dan insentif,” paparnya. (*/adv)
