Laporan : Saparta Abdullah
BONTANG, KALTIMOKE — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menanggapi pemandangan umum Fraksi Hanura Perjuangan DPRD Kota Bontang. Tanggapan ini disampaikan Neni dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Bontang Tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, Selasa 18 Juni 2019.
Berbagai pertanyaan dan saran yang sebelumnya diajukan Fraksi Hanura Perjuangan melalui Ketua Fraksinya Arif dijawab secara gamblang oleh Wali Kota Neni.
- Terkait efektifitas penggunaan anggaran belanja pada tahun yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami sependapat dan hal tersebut telah kami laksanakan dalam tahun anggaran berjalan dengan mengupayakan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan kegiatan dan program yang output nya dibutuhkan masyarakat,” ujar Neni.
- Pemerintah diminta memprioritaskan pengadaan lahan untuk bidang Pendidikan.
“Kami sependapat dengan itu namun demikian Pemerintah perlu melakukan inventarisir lebih lanjut terkait kebutuhan lahan serta menyiapkan tahapan-tahapan pengadaan lahan sebagaimana diatur dalam perundangan-undangan yang berlakku,” tuturnya.
- Percepatan belanja kegiatan yang terkait dengan penanggulangan banjir.
Neni menyampaikan bahwa melalui dinas teknis hal tersebut sedang dilakukan dan terus diupayakan percepatan realisasi belanja pebangunan untuk mengurangi dampak resiko bahaya banjir.
“Contoh upaya normalisasi sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Guntung dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum,” bebernya.
- Peremajaan armada pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan armada pengangkut sampah.
“Kami tegaskan bahwa kebutuhan tersebut akan direalisasikan pada tahun anggaran 2019 secara bertahap,” tegasnya.
- Mengenai perlunya percepatan penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA).
“Kami sampaikan bahwa penyusunan RIPDA Kota Bontang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan masih dalam tahap pembahasan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” jawabnya.
- Terkait saran agar Pemerintah Kota lebih memperhatikan prestasi olahraga.
“Program dan kegiatan terkait sebagai besar telah menjadi prioritas di Dispopar. Namun kami sependapat bahwa perlunya peningkatan penyelenggaraan kegiatan turnamen olahraga sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan prestasi di bidang keolahraggan di Kota Bontang,” kata Wali Kota Neni.
- Mengenai pandangan agar Pemerintah lebih fokus pada pencapaian pembangunan secara konkrit.
“Hal tersebut merupakan tolak ukur utama penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah. Adapun penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak tetap diperlukan sebagai motivasi dan sekaligus menunujukkan pengakuan akan baiknya kinerja pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang yang merupakan kontribusi kita bersama,” pungkasnya. (**/adv)
