BONTANG, KALTIMOKE – Keamanan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pemilu. Betapa tidak, tanpa jaminan keamanan, penyelenggaraan bisa saja tidak berjalan sukses. Apalagi, jika potensi gangguan di suatu daerah sangat tinggi.
“Bontang ini daerah yang penduduknya heterogen. Boleh dikata miniatur Indonesia, karena semua suku ada,” kata Wali Kota Bontang, Hj Neni Moerniaeni pada acara safari Ramadan Kapolda Kaltim dan Pangdam Mulawarman di Bontang.
Menurut wali kota yang akrab disapa Bunda Neni ini, Bontang lahir dari perbedaan. Oleh karena itu, Bontang adalah milik bersama. Jika tidak bersama-sama dijaga, tentu akan rusak.
“Terima kasih atas bantuan aparat pengamanan selama Pemilu 2019. Jujur Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya sangat terbantu,” ungkap Neni.
Kapolda Kaltim, Irjen. Pol. Drs. Priyo Widyanto, M.M mengamini pernyataan Wali Kota tersebut. Kata dia, situasi keamanan di Kaltim, khususnya Bontang memang patut disyukuri. Salah satu penyebabnya karena warga Kaltim sudah memiliki kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi.
“Saya pastikan di Kaltim, mulai dari perhitungan di TPS sampai PPK, KPU, baik KPU kabupaten/kota hingga provinsi berjalan dengan aman,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, ia sudah mendapat laporan dari Direktur Intel Polda Kaltim yang mengikuti pleno di KPU RI. Sesuai laporan, perhitungan suara provinsi Kalimantan Timur hanya butuh waktu sejam. “Karena tidak ada complain. Berbeda dengan daerah lain, ada yang lebih dari dua sampai tiga jam karena ada beberapa complain,” ungkapnya.
Priyo menjelaskan, proses rekap hasil pemilu telah melalui proses. Mulai dari saksi partai politik secara berjenjang. Mereka telah menerima hasil pemilu, sehingga tidak ada alasan menolak. Apalagi, memang tidak ada isu pemilu curang di Kalimantan Timur.
“Kami sangat berharap tidak ada satupun masyarakat Kalimantan Timur, termasuk di Kota Bontang yang terpengaruh isu-isu yang ada di luar sana maupun di media sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita,” imbaunya.
Kapolda juga berpesan, jangan sampai ada gerakan-gerakan people power di Kota Bontang. Sebab mekanisme pemilu sudah ada aturannya. Karena itu, jika ada kekeliruan, lebih baik saling mengingatkan.
“Jika ada saudara kita yang mungkin punya niat untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu situasi kondusif dengan alasan pemilu curang, maka silakan menempuh koridor lewat Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi jika terkait sengketa hasil,” tutupnya. (san/adv)
