BONTANG, KALTIMOKE — Pengesahan APBD 2019 bukan berarti kerja sudah selesai. Akan tetapi, pekerjaan justru baru dimulai. Pemerintah harus memastikan, alokasi anggaran yang sudah disusun dalam APBD tepat sasaran.
“Proses penyusunan anggaran bukan sekadar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran. Akan tetapi data pencapaian periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun 2019,” ujar juru bicara Fraksi Nasdem, Bakhtiar Wakkang, Selasa, 27 November 2018.
Oleh karena itu, lanjutnya, setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan prinsip efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas dapat dikaitkan dengan tujuan umum pemerintah, seperti kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi) keadilan sosial, stabilitas, ataupun tujuan sektoral yang lebih spesiflk.
“Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas, maka perlu adanya indikator-indikator yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran,” jelasnya.
Selanjutnya, kata BW—panggilan akrab Bakhtiar Wakkang—yang membacakan pemandangan umum fraksinya, indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut harus dapat menjelaskan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran lebih diarahkan pada penggunaan, pemenuhan target dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah. Jadi, bukan soal tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
Ia lalu menyoroti APBD Bontang yang pendapatannya masih didominasi dana perimbangan. Nilainya mencapai 72 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan asli daerah hanya 14,6 persen dari total anggaran pendapatan tahun 2019.
“Fraksi Partai NasDem menyarankan Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mencari formulasi khusus dalam meningkatkan PAD,” sarannya.
Nasdem juga berharap, APBD 2019 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya bisa dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Lebih khusus lagi, implementasi program-program yang telah dlsepakati bersama. (adv)
