BONTANG, KALTIMOKE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin, 12 November 2018. Rapat digelar bersama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BPJS Kesehatan serta Dinas Sosial Kota Bontang.
Wakil Ketua Komisi I, Bilher Hutahaean ingin mendengar langsung data Disdukcapil soal laporan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas 3 Bontang. Informasinya, terdapat sedikitnya 400 warga binaan tidak terdaftar di Disdukcapil Kota Bontang. “Mungkin bisa dijelaskan, sudah sejauh mana data yang dimiliki Disdukcapil. Jangan sampai bola panas ada di Pemerintah Kota Bontang,” kata Bilher.
Selain itu, Bilher juga ingin mendengar secara langsung terkait peralihan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS Kesehatan. Hal ini, kata dia, penting lantaran berhembus isu, pada 2019 seluruh peserta Jamkesda akan diberhentikan dan akan dialihkan ke BPJS Kesehatan.
Kepala Disdukcapil Kota Bontang, Yuliatinur memaparkan, saat ini data yang ada dari Lapas Kelas 3 Bontang bukan 400 warga binaan yang belum memiliki data kependudukan. Akan tetapi 343 telah masuk validasi data Disdukcapil.
“Dari hasil validasi sebanyak 272 sudah terdata sebagai warga Bontang. Sedangkan NIK luar Bontang sebanyak 28 dan yang belum memiliki NIK sebanyak 35 orang,” kata Yuli.
Kepala Jamkesda Dinkes-KB, Subandi mengatakan, pihaknya saat ini sisa menunggu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan. Hal ini diperlukan agar warga binaan Lapas Kelas 3 dapat segera mendapatkan Jaminan Kesehatan. “Yang kami perlukan KK dan KTP,” terangnya.
Mendapatkan informasi tersebut, Bilher meminta kepada Disdukcapil dapat segera melakukan proses percetakan. Baik KK dan KTP dalam kurun waktu satu minggu. “Kami mohon agar secepatnya dilakukan percetakan, jika blanko KTP kosong dapat dicetakkan KTP sementara,” pintanya. (el/adv)
