BONTANG, KALTIMOKE — Jajaran DPRD Bontang melalui Komisi III memberi perhatian khusus pada stok batu dan pasir di Kota Bontang. Betapa tidak, ketersediaan stok ini sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan. Apalagi, pada posisi akhir tahun ketika pekerjaan dituntut segera rampung.
Untuk itu, Komisi III memanggil dua perusahaan yang selama ini bergerak di bidang penyediaan bahan bangunan ini. Dua perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Industrial Estate (PT KIE) dan PT Harlis Tata Tahta (HTT). Keterangan dari dua perusahaan ini akan menjadi bahan bagi DPRD Bontang membahas anggaran guna menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu dua bulan ini.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Suhud Hargianto meminta kepada PT KIE dan PT HTT untuk memprioritaskan pembangunan di Kota Bontang. Alasannya, kondisi saat ini bahan baku dari Palu, Sulawesi Tengah mengalami keterlambatan. “Saya ingin mendengar berapa jumlah ketersediaan pasir dan batu saat ini baik yang ada di PT KIE dan PT HTT,” kata Suhud, Rabu, 7 November 2018.
Perwakilan PT KIE, Fredi menjelaskan, saat ini ketersediaan bahan baku seperti pasir dan batu ada 3.000 kubik. Akan tetapi 2.000 kubik sudah menjadi pesanan beberapa kontraktor, baik dari PT Pupuk Kaltim, Pemerintah Kota Bontang, maupun masyarakat. “Praktis yang terisa hanya 1.000 kubik lagi,” sebutnya.
Direktur Utama PT HTT, Hartoyo mengatakan, saat ini pihaknya hanya dapat membantu pemerintah dalam hal penyediaan pasir dan batu Palu lebih kurang 2.000 kubik. Akan tetapi, kenaikan harga tentu tidak dapat dihindari mengingat sulitnya mendapatkan bahan baku.
“Kami saat ini hanya dapat membantu kurang lebih 2.000 kubik. Sisanya kami serahkan ke PT KIE mengingat mereka memiliki kapasitas dan finansial yang jauh di atas kami,” ungkapnya. (el/adv)
