BONTANG, KALTIMOKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja, Selasa, 30 Oktober 2018. Rapat digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi anggota DPRD Bontang perihal Nota keuangan APBD Kota Bontang Tahun 2019.
Kali ini, Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019. Juru Bicara Fraksi ADPS, Suhud Harianto, meminta Pemkot Bontang meningkatkan kompetensi aparatnya. Sebab, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh dalam merealisasi perencanaan.
“Perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Dengan demikian, output kegiatan dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan peningkatan Sumber Daya Pegawai yang berkompeten di bidangnya,” tegas Suhud.
Ia menegaskan, Rancangan APBD (RAPBD) pada dasarnya merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan paling konkret. Di dalamnya meliputi program prioritas dan arah kebijakan keuangan pemerintah dalam satu tahun anggaran. dan Penyusunannya didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.
Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019 tersebut, lanjutnya, diharapkan terjaganya kesinambungan pembangunan secara nasional. Karena itu, keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program atau kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan.
Untuk itu, Suhud menambahkan, diharapkan agar penyusunannya didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
“Penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan perkembangan dan keuangan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan akuntabel yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan terhadap perencanaan Perangkat Daerah pada APBD tahun anggaran 2019 berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra),” urai Suhud.
Pandangan ini, kata Suhud, setelah Fraksi ADPS mencermati Nota Keuangan tentang Rancangan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019. Sesuai Jumlah Belanja dalam R-APBD tahun 2019 dianggarkan Rp1 triliun 226 miliar 835 juta 860 ribu rupiah, Fraksi ADPS meminta agar alokasi belanja untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Bontang harus lebih maksimal.
Penyampaian Nota Keuangan APBD 2019 ini sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Kota Bontang. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021.
“Keselarasan Program Prioritas RPJMD dan RKPD, kami berharap agar dalam implementasinya Pemerintah Kota Bontang untuk konsisten terhadap apa yang sudah menjadi arahan RPJMD Kota Bontang,” imbuhnya.
Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pembiayaan pembangunan, maka perlu digali beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan serta menegakkan Perda yang mengatur tentang pajak daerah. Selain itu, Fraksi ADPS mendorong kepada pemerintah daerah secara betahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan porsi belanja langsung, karena secara substansial inilah pencerminan Pemerintah dalam komitmen pembangunan untuk rakyat.
“Fraksi ADPS Meminta kepada saudara Wali Kota untuk segera merealisasikan peningkatan insentif penggiat keagamaan antara lain; Guru Ngaji, Muballigh, Imam dan Penjaga Masjid serta Mushalla, Guru Mingguan, dan Pendeta,” tegasnya. (el/adv)
